Pj BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar) Sjahrudin akhirnya bersedia menandatangani SK perpanjangan Tenaga Honor Tidak Tetap Daerah (T3D) tahun 2009 ini. Pernyataan diungkapkan langsung oleh Pj Bupati saat menerima ratusan T3D yang melakukan aksi demo di DPRD Kukar, Rabu (3/6).
Setelah mendapat desakan dari T3D, baik secara pribadi maupun melalui Forum Tenaga Honor, maupun yang disampaikan pada anggota DPRD Kukar, Pj Bupati akhirnya bersedia untuk memenuhi permintaan T3D ini. Tanpa banyak mengumbar kata-kata Pj Bupati langsung mengungkapkan kesediaannya untuk menandatangani SK tersebut. “Saya sangat menghargai permintaan T3D ini, setelah melakukan pembahasan dengan Sekda, BKD maupun instansi terkait lainnya, maka SK T3D akan saya tandatangai dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ungkap Pj Bupati.
Apa yang diungkapkan Pj Bupati ini mendapat antusias dari masa. Namun demikian ketidakpusan juga muncul karena Pj Bupati tidak mengungkapkan alasan dirinya tidak mau menandatangi SK ini. Sehingga masalah ini terkesan berlarut-larut, disamping banyaknya permasalahan T3D lainnya yang juga menunggu penyelesaian. Ketidakpuasan ini sempat menimbulkan kericuhan, namun dapat segera diredam oleh aparat yang telah bersiap siaga.
Akhirnya berbagai keluh kesah dan permasalahan terkait dengan masalah T3D lainnya bermunculan. Mulai dari jumlahnya yang terus meningkat padahal sudah banyak yang telah diangkat menjadi PNS hingga banyaknya SK yang terbit namun tidak mendapat gaji sementara dipihak lainnya banyak tenaga pengajar yang tida bisa menjadi T3D.
Dalam paparannya Sekretaris Daerah DR Ir HM Aswin MM mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya siap untuk menandatangi SK ini, namun karena kewenangan penuh ada di tangan bupati, sehingga dirinya tidak bisa melakukannnya. Namun demikian dikatakan sesuai dengan komitmen Pj Bupati yang telah disampaikan maka tinggal menunggu realisasinya saja.
Apa yang diungkapkan Pj Bupati ini mendapat antusias dari masa. Namun demikian ketidakpusan juga muncul karena Pj Bupati tidak mengungkapkan alasan dirinya tidak mau menandatangi SK ini. Sehingga masalah ini terkesan berlarut-larut, disamping banyaknya permasalahan T3D lainnya yang juga menunggu penyelesaian. Ketidakpuasan ini sempat menimbulkan kericuhan, namun dapat segera diredam oleh aparat yang telah bersiap siaga.
Akhirnya berbagai keluh kesah dan permasalahan terkait dengan masalah T3D lainnya bermunculan. Mulai dari jumlahnya yang terus meningkat padahal sudah banyak yang telah diangkat menjadi PNS hingga banyaknya SK yang terbit namun tidak mendapat gaji sementara dipihak lainnya banyak tenaga pengajar yang tida bisa menjadi T3D.
Dalam paparannya Sekretaris Daerah DR Ir HM Aswin MM mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya siap untuk menandatangi SK ini, namun karena kewenangan penuh ada di tangan bupati, sehingga dirinya tidak bisa melakukannnya. Namun demikian dikatakan sesuai dengan komitmen Pj Bupati yang telah disampaikan maka tinggal menunggu realisasinya saja.
